Perdebatan mengenai intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto menjadi perhatian publik setelah mendapat komentar dari Dino Patti Djalal. Kritik tersebut menarik karena tidak hanya menyangkut aktivitas diplomasi, tetapi juga soal transparansi, efisiensi anggaran, dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Di satu sisi, kritik Dino memiliki dasar yang kuat. Dalam negara demokrasi, setiap perjalanan luar negeri kepala negara perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik. Masyarakat berhak mengetahui tujuan kunjungan, hasil yang diperoleh, serta dampaknya bagi kepentingan nasional. Diplomasi tidak cukup hanya ditampilkan melalui pertemuan resmi atau foto bersama pemimpin dunia, tetapi harus mampu menunjukkan manfaat konkret bagi rakyat.
Dino juga benar ketika menekankan pentingnya transparansi agenda. Jika jadwal dan tujuan kunjungan dijelaskan sejak awal, publik dan media dapat memahami arah diplomasi pemerintah. Setelah kunjungan selesai, masyarakat juga dapat menilai apakah perjalanan tersebut membawa hasil yang sepadan dengan biaya dan waktu yang digunakan.
Selain itu, usulan Dino mengenai pemanfaatan teknologi komunikasi juga layak dipertimbangkan. Tidak semua urusan diplomasi harus dilakukan melalui pertemuan fisik. Beberapa pembahasan teknis dapat dilakukan secara daring agar lebih hemat biaya dan waktu. Dalam konteks ini, kritik Dino dapat dipahami sebagai dorongan agar diplomasi Indonesia lebih efisien dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Namun, argumen Dino juga memiliki kelemahan. Dunia saat ini sedang berada dalam situasi geopolitik yang kompleks. Konflik Ukraina, ketegangan Timur Tengah, persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok, serta perubahan tatanan ekonomi global membuat diplomasi langsung antar pemimpin negara menjadi semakin penting.
Dalam praktik hubungan internasional, tidak semua diplomasi dapat digantikan oleh pertemuan virtual. Banyak kesepakatan strategis justru lahir dari komunikasi informal, hubungan personal, dan kepercayaan yang dibangun melalui pertemuan langsung. Karena itu, frekuensi kunjungan luar negeri tidak bisa dinilai hanya dari jumlah perjalanan, tetapi juga harus dilihat dari hasil yang dibawa pulang untuk Indonesia.
Kritik Dino juga akan lebih kuat apabila tidak hanya menyoroti seberapa sering Presiden bepergian, tetapi juga membandingkannya dengan capaian diplomasi yang telah dihasilkan. Pemerintah, misalnya, dapat menjadikan kerja sama ekonomi, investasi, hubungan geopolitik, dan posisi Indonesia di forum internasional sebagai ukuran keberhasilan diplomasi.
Dengan demikian, kritik Dino Patti Djalal tidak sepenuhnya salah. Ia benar dalam menuntut transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas publik. Namun, kritik tersebut juga perlu dilengkapi dengan pemahaman bahwa diplomasi saat ini menuntut kehadiran aktif pemimpin negara di tengah perubahan global.
Pada akhirnya, yang perlu diperdebatkan bukan hanya seberapa sering Presiden melakukan kunjungan luar negeri, tetapi apa hasil yang diperoleh dari setiap perjalanan tersebut. Diplomasi yang baik bukan sekadar banyaknya pertemuan, melainkan kemampuan mengubah setiap kunjungan menjadi manfaat nyata bagi kepentingan nasional.